Jakarta, infosekayu.com - Sebagai salah satu negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan salah satunya seperti kampanye negatif sawit Indonesia di Eropa maupun di Amerika Serikat. Untuk itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) bersama dengan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Diplomasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).
Hadir dalam diskusi tersebut Direktorat Jendral Perkebunan, Dirjen Ketenagakerjaan, Dirjen Hukum dan Ham, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi dan jajaran lainnya.
Wakil Bupati Muba Beni Hernedi mengatakan, Kabupaten Muba telah melakukan berbagai cara untuk membuat perkebunan sawit di Muba dapat berproduksi dengan baik. Selain itu, petani sawitnya pun diperhatikan kesejahteraannya. "Potensi kelapa sawit di Muba cukup besar, kalau di kelola dengan baik bisa meningkatkan hasil yang signifikan." Ujarnya.
Beni menambahkan, untuk mewujudkan pendekatan lingkungan yang beralaskan Green Growth atau biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi hijau di sektor energi, Pemkab Muba telah melaksanakan MoU dengan BPDP-KS untuk produktivitas sawit petani guna mendukung sertifikasi jurdikasi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian RI Dudi Gunadi menjelaskan solusi untuk menangkal kampanye negatif tentang sawit di Eropa maupun di Amerika yakni menerapkan kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO). Dengan sertifikasi ini, Indonesia diyakini mampu meyakinkan pasar internasional bahwa industri kelapa sawit di Indonesia telah di kelola dengam benar.
"Lewat ISPO ini, kita ingin meyakinkan pasar internasional bahwa kelapa sawit dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tidak memperkejakan ibu hamil dan anak di bawah umur," ujarnya. (hum)
Post A Comment: