Alokasi Garam Impor belum Jelas

Jakarta, Infosekayu.com - Pemerintah belum bisa menentukan alokasi distribusi impor garam bahan baku konsumsi yang akan dilakukan oleh PT Garam (persero). Padahal, izin impor sudah dikantongi oleh PT Garam sejak Rabu (2/8) malam.

Direktur Keuangan PT Garam Anang Abdul Qoyyum mengatakan saat ini pemerintah masih memverifikasi data industri kecil dan menengah (IKM) calon penerima alokasi garam bahan baku konsumsi. Verifikasi itu akan dilakukan Kementerian Perindustrian ke daerah.

"Belum ditetapkan. Alokasi kebutuhan IKM masih dihitung lagi oleh Kadis (kepala dinas) masing-masing," ucap Anang di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (3/8).

Dalam rekomendasi izin impor garam bahan baku konsumsi dari KKP, alokasi garam diprioritaskan untuk IKM. Para industri kecil yang kemudian akan mengolah kembali untuk dijual ke pasar.

Anang pun mengatakan impor garam juga masih memiliki kendala. Pihaknya belum menemukan kapal angkut yang mau mengirimkan garam dari Australia ke Indonesia.

Adapun, rencananya, impor garam bahan baku konsumsi sebesar 75 ribu ton dari Australia akan tiba terpisah di tiga pelabuhan, yakni Ciwandan, Banten; Tanjung Perak, Jawa Timur, dan Belawan, Sumatra Utara.

Corporate Secretary PT Garam Hartono menilai kemungkinan besar IKM yang akan menikmati alokasi garam impor adalah yang berada di sekitar tiga pelabuhan tersebut.

"Ya paling di sekitaran situ. Kami lagi cari kapalnya dulu karena kapal logistik ini paling menghindari semen, pupuk, dan garam. Tiga produk ini ada potensi merusak kapal," papar Hartono.

Namun, ia berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan verifikasi data IKM calon penerima garam impor, sehingga kegiatan importasi bisa berjalan lancar. Hartono pun menilai IKM yang akan menerima jatah impor harus yang merupakan industri pengolah, bukan hanya sekedar penjual/trader.

"Insya Allah tadi katanya minggu depan semoga datanya sudah terverifikasi," ucapnya. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satryamurti Poerwadi hanya menyebut pihaknya masih mendata ulang kebutuhan IKM dan masyarakat. Stok garam rakyat pun masih diverifikasi, sehingga impor tidak merugikan petani garam. Sementara produksi PT Garam saat ini masih sekitar 3.500 ton dan terbilang minim untuk kebutuhan konsumsi.

"Tadi kami rapat intinya, masih ingin tahu IKM butuh berapa, konsumen butuh berapa untuk distribusi impor nanti. Kami juga masih stok opname garam saat ini berapa," imbuh Brahmantya tanpa mau menyebut data secara rinci. (Melati_hsgs)