Palembang, infosekayu.com - Staf Khusus Bupati Musi Banyuasin Bidang Hukum, HAM, dan Pencegahan Korupsi, Mualimin Pardi Dahlan SH atau biasa dipanggil Apeng, menyatakan mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Bupati Musi Banyuasin Bidang Hukum, HAM, dan Pencegahan Korupsi.

"Saya, Mualimin Pardi Dahlan hari ini menyatakan mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Bupati Musi Banyuasin Bidang Hukum, HAM, dan Pencegahan Korupsi," ungkap Apeng, Minggu (4/12/2016) seperti dilansir di laman sripoku.com

Apeng yang dikenal juga sebagai aktivis lingkungan hidup ini mengaku dirinya memutuskan untuk mundur pasca pergantian Plt Bupati.
"Pasca pergantian Plt Bupati yang sekarang kondisi di pemerintahan justru menjauh dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga berdampak pada tugas utama pelayanan kepada masyarakat dan dukungan kinerja percepatan pembangunan di Musi Banyuasin terhambat," jelasnya.
Ia menilai, tanda-tanda tidak baik ini mulai kelihatan saat langkah pengembalian jabatan Sohan Majid sebagai Sekda, tanpa mempertimbangkan lagi rekomendasi KASN terkait pemberian sanksi kepada yang bersangkutan.
"Hal ini penting diperhatikan agar posisi Sekda tidak bertentangan dengan aturan hukum yang menyatakan bahwa PNS yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi PNS yang berpangkat lebih tinggi, kecuali jabatan fungsional," ujarnya.
Yang disesalkan, lanjut Apeng, Sohan Majid saat itu justru menanggapi persoalan ini secara emosional, melihat persoalan ini semata-mata dari sudut pandang jabatan.
Nyatanya sekarang tidak juga lebih baik, malah banyak menimbulkan gejolak di tubuh birokrasi, suasana bekerja yang tidak kondusif, bahkan beredar informasi pergantian dan pelantikan pejabat yang terakhir ini tanpa seizin Mendagri.
"Padahal jelas kita berada dalam zona khusus Pemilukada. Pada awalnya saya bersedia ikut membantu selaku staf khusus Plt Bupati Muba Bapak Beni Hernedi sejak awal tahun 2016 karena ada harapan untuk menyusun tata pemerintahan yang baik guna dukungan percepatan pembangunan yakin Permata Muba, sekaligus memastikan Pemerintahan hadir di tengah beragam persoalan yang dihadapi rakyat," paparnya.
Bahkan tujuan ini kata Apeng, didukung oleh Plt Bupati David Siregar yang ditunjuk menggantikan Beni Hernedi yang menjalani cuti kampanye sejak Oktober 2016 lalu.
"Dukungan ini ia nyatakan saat rapat koordinasi antara Plt Bupati dengan Staf Khusus sekira dua minggu setelah Plt Bupati dilantik. Saya khawatir ada udang dibalik batu yang sengaja mengendalikan dengan tujuan tertentu apalagi motif kepentingan pribadi yang ini akan merugikan kepentingan yang utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Musi Banyuasin," tambahnya.
Apalagi langkah-langkah tersebut dapat dinilai sudah tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam teori administrasi pemerintahan. (red/sripo)
Share To:

redaksi

Post A Comment: