Ketua KPU Muba H. A. Firdaus Marvels Saat Melaksanakan Pendampingan Bimtek Tingkat PPS |
SEKAYU, infosekayu.com - Ketua KPU Musi Banyuasin (Muba) H Ahmad Firdaus Marvels, SE,
MSi mengingatkan Panitia Pemiihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara
(PPS) harus berhati-hati dalam melakukan verifikasi faktualisasi calon
perseorangan. Diharapkan mampu melaksanakan monitoring lapangan dengan baik dan
benar, serta tingkat akurasi yang tinggi. “Jangan ada istilah asal tembak saja
dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap pendukung pasangan calon
perseorangan. Jika itu terjadi, maka sanksi pidana akan menanti, sehingga harus
hati-hati,” tegasnya disela-sela bimtek anggota PPS Sabtu (20/08).
Ditambahkan Firdaus, saat ini pihaknya
hampir selesai dalam melaksanaan seleksi administrasi terhadap satu pasangan
bakal calon perseorangan. Nantinya sebelum pelaksanaan verifikasi faktual
dilaksanaan oleh PPS, maka PPK akan menyelenggarakan bimtek bagi anggota PPS
yang dibantu oleh KPU Muba. Sehingga, pemahaman di lapangan secara teknis tentang pelaksanaan verifikasi
akan sama dilapangan. “Ini menyangkut data dan dukugan, sehingga harus
dilaksanakan dengan baik dan teliti oleh PPS, apalagi sudah jelas sanksinya,”
tegasnya.
Setelah beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muba
melaksanakan kegiatan Bimbingan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten
Muba. Giliran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di sejumlah kecamatan menggelar
bimbingan teknis (Bimtek) bagi sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) di
sejumlah desa dan kelurahan.
Menurut Firdaus, kegiatan bimtek yang
dilaksanakan oleh sejumlah PPPK bagi PPS yang ada di bawah mereka merupakan,
rangkaian tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan pada
Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun
2017. “Ini merupakan rangkian kegiatan tahapan Pilkada Muba, sebelumnya kami
telah memberikan Bimtek bagi seluruh PPK yang ada di Muba, kini PPK
melaksanakan bimtek bagi PPS. Dan memang kegiatan ini dilaksanakan berjenjang,”
katanya.
Ditambahkannya, mulai 21
Agustus – 6 September, akan dimulainya verifikasi faktual. Sehingga sebelum
pelaksanaan dilapangan, seluruh PPS telah mengetahui kegiatan yang mereka
laksanakan dilapangan. “Sebelum 21 Agustus, semua PPS telah mengetahui apa yang
mereka laksanakan,” pungkasnya. (red)
Post A Comment: